INTENSIFIKASI PBB

Berita Terkait

• JADILAH TELADAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN0
• PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN KEDELAPAN0
• PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 190
• IBU HAMIL, PENYANDANG DISABILITAS, DAN ODGJ IKUTI VAKSINASI COVID-190
• PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI PKK DESA BENDOSARI0
• PELAKSANAAN VAKSIN COVID 19 DI DESA SALAM DAN KEMIRI0
• PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN KE DELAPAN0
• KETUA RT MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM PELAYANAN PEMERINTAH0
• FORKOPIMCAM GEBANG BERZIARAH KE MAKAM PAHLAWAN DI LUAR TMP0
• UPACARA PERINGATAN HUT KE 76 KEMERDEKAAN RI DILAKSANAKAN SECARA SEDERHANA0

Berita Populer

• PEMBINAAN KADER PPKBD/SUB PPKBD
• LUGOSOBO DI SORE HARI SAATNYA PENYEMPROTAN TANAMAN PADI
• MELALUI SWAKELOLA POKMAS PEMBANGUNAN SIAP MEMBANGUN MASYARAKAT LUGOSOBO YANG BERKUALITAS
• Konferancab PAC IPNU IPPNU Gebang
• PENDAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA PILKADES SERENTAK TAHUN 2021
• DOA BERSAMA AWAL TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN GEBANG
• AWALI TAHAPAN PEMILU 2024, PPK GEBANG MEMBIMTEK PPS SE-KECAMATAN GEBANG
• PELANTIKAN PERANGKAT DESA GEBANG
• PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
• SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021 DESA NGAGLIK

Camat Gebang meminta kepada semua Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Gebang untuk mengingatkan warganya yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 untuk segera melunasinya. Pembayaran dapat melalui Petugas Pajak Bumi Bangunan (PBB) BP2KAD Kabupaten Purworejo yang berada di Kecamatan atau melalui bank yang telah ditunjuk. Saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi andalan pendapatan daerah, mengingat penerimaan dari sektor retribusi dan pajak daerah mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid 19.

Capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Gebang dari target penerimaan sebesar Rp.1.300.822.296,00 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 baru terealisasi sebesar Rp. 780.304.162,00 atau baru tercapai 59.99% dengan 8 Desa sudah lunas membayar PBB 2021. Camat meminta agar Pemerintah Desa dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa seperti PKK, Dasa Wisma maupun RT dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.