RAPAT KOORDINASI KASI KESEJAHTERAAN SE-KECAMATAN GEBANG

Berita Terkait

• SERAH TERIMA BLT-DD TAHAP 10 DESA PAKEM0
• MEMANTAU VAKSINASI DI AULA KECAMATAN GEBANG0
• PEMBINAAN ADMNISTRASI DAN MONITORING KEGIATAN DANA DESA0
• Monitoring dan Evaluasi Dana Desa0
• MONITORING VAKSINASI 0
• MENGALAMI KEKERINGAN, RT.001, RW.004 KELURAHAN LUGOSOBO MENDAPATKAN BANTUAN AIR BERSIH DARI PAGUYUBAN MUDA GANESHA0
• PERTEMUAN RUTIN DAN PERKENALAN PKK KELURAHAN LUGOSOBO1
• KEGIATAN PROLANIS KECAMATAN GEBANG0
• MEMANTAU VAKSINASI DI BALAI DESA KALITENGKEK0
• MAKESTA IPNU/IPPNU KECAMATAN GEBANG0

Berita Populer

• PEMBINAAN KADER PPKBD/SUB PPKBD
• LUGOSOBO DI SORE HARI SAATNYA PENYEMPROTAN TANAMAN PADI
• MELALUI SWAKELOLA POKMAS PEMBANGUNAN SIAP MEMBANGUN MASYARAKAT LUGOSOBO YANG BERKUALITAS
• Konferancab PAC IPNU IPPNU Gebang
• PENDAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA PILKADES SERENTAK TAHUN 2021
• DOA BERSAMA AWAL TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN GEBANG
• AWALI TAHAPAN PEMILU 2024, PPK GEBANG MEMBIMTEK PPS SE-KECAMATAN GEBANG
• FARM FIELD DAY (HARI TEMU LAPANG) DI KELURAHAN LUGOSOBO
• PELANTIKAN PERANGKAT DESA GEBANG
• PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Rapat Koordinasi Kasi Kesejahteraan se-Kecamatan Gebang bersama dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo pada hari Senin (26 Oktober 2021). Kegiatan dihadiri oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Narasumber, Forkompimcam Gebang, dan Kepala UPT se-Kecamatan Gebang.

Dalam sambutannya Camat Gebang menyampaikan bahwa saat ini Purworejo memberlakukan PPKM Level 3 mulai tanggal 19 Oktober 2021 s/d 1 November 2021. Diharapkan perangkat desa bisa menjadi teladan untuk masyarakat desa supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksnakan kegiatan sehari-hari.

Bertindak sebagai Narasumber dari Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan materi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Purworejo. Penyelenggaraan Kepemudaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan. Bahwa Peran Serta Pemuda Dalam Pembangun Menjadi Instrument Penting Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Berdasarkan Pada Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Mempunyai Tugas Dan Wewenang Melaksanakan Kebijakan Nasional Serta Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan