EVALUASI PENERIMAAN PBB 2020

Berita Terkait

• BEDAH RUMAH IOF PURWOREJO TAHUN 20200
• BHAKTI SOSIAL HUT TNI KE 750
• PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN KELIMA DESA PRUMBEN0
• PENANGANAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 190
• PENERIMAAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS DPS PILBUP DAN WABUP0
• PENYALURAN BST TAHAP KE 6 KECAMATAN GEBANG0
• PEMANCINGAN KEDUNG JARAN DESA NGEMPLAK0
• INTENSIFIKASI PBB TAHUN 20200
• RANGKAIAN MUSRENBANGDES TAHUN 20210
• PELATIHAN PEMULASARAN JENAZAH DENGAN PROTOKOL KESEHATAN0

Berita Populer

• PEMBINAAN KADER PPKBD/SUB PPKBD
• LUGOSOBO DI SORE HARI SAATNYA PENYEMPROTAN TANAMAN PADI
• MELALUI SWAKELOLA POKMAS PEMBANGUNAN SIAP MEMBANGUN MASYARAKAT LUGOSOBO YANG BERKUALITAS
• Konferancab PAC IPNU IPPNU Gebang
• PENDAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA PILKADES SERENTAK TAHUN 2021
• DOA BERSAMA AWAL TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN GEBANG
• AWALI TAHAPAN PEMILU 2024, PPK GEBANG MEMBIMTEK PPS SE-KECAMATAN GEBANG
• FARM FIELD DAY (HARI TEMU LAPANG) DI KELURAHAN LUGOSOBO
• PELANTIKAN PERANGKAT DESA GEBANG
• PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 akan berakhir pada tanggal 30 September 2020. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Tahun 2020 Kecamatan baru mencapai 80,53% atau Rp. 964.611.089,oo dari Rp. 1.197.873.220,oo yang ditargetkan. Dengan demikian masih banyak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum dibayar.

Untuk itu Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Gebang melakukan intensifikasi guna percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020. Intensifikasi diutamakan pada Desa dan Kelurahan yang masih rendah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunannya. 

Camat Gebang berharap agar Kepala Desa maupun Lurah dapat mempercepat penerimaan PBB dengan mengintensifkan Petugas PBB untuk memungut PBB yang belum terbayarkan. Diharapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan se-Kecamatan Gebang pada bulan Oktober sudah lunas semuanya. Camat juga mengarahkan agar Pemerintah Desa dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Dasa Wisma, PKK, RT dan RW dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.