Distribusi SPPT PBB ke Desa Winong Lor

Berita Terkait

• Distribusi SPPT PBB ke Desa Penungkulan0
• Distribusi SPPT PBB ke Desa Ngemplak0
• PEMBINAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI KECAMATAN GEBANG TAHUN 20200
• Sehatnya organisasi dapat diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan RAT0
• KKN Mahasisa UII Yogyakarta menggelar sosialisasi BPJS Bagi Perangkat Desa0
• Pertemuan Rutin Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Kecamatan Gebang0
• SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DESA KROYO0
• MUSRENBANG KECAMATAN GEBANG TAHUN 20200
• MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN LUGOSOBO0
• PENENTUAN SASARAN KEGIATAN DAN PENGUKURAN LOKASI SEBAGAI PERSIAPAN PEMBANGUNAN DI LUGOSOBO0

Berita Populer

• PEMBINAAN KADER PPKBD/SUB PPKBD
• LUGOSOBO DI SORE HARI SAATNYA PENYEMPROTAN TANAMAN PADI
• MELALUI SWAKELOLA POKMAS PEMBANGUNAN SIAP MEMBANGUN MASYARAKAT LUGOSOBO YANG BERKUALITAS
• Konferancab PAC IPNU IPPNU Gebang
• PENDAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA PILKADES SERENTAK TAHUN 2021
• DOA BERSAMA AWAL TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN GEBANG
• AWALI TAHAPAN PEMILU 2024, PPK GEBANG MEMBIMTEK PPS SE-KECAMATAN GEBANG
• FARM FIELD DAY (HARI TEMU LAPANG) DI KELURAHAN LUGOSOBO
• PELANTIKAN PERANGKAT DESA GEBANG
• PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Kecamatan Gebang- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 telah dicetak dan didistribusikan oleh BPPKAD Kabupaten Purworejo ke Kecamatan Gebang. SPPT PBB dipilah oleh Pihak kecamatan Gebang per Desa/Kelurahan di kecamatan Gebang agar lebih memudahkan pendistribusiannya kepada Desa/Kelurahan.

Kasi Trantibum didampingi oleh Satpol PP kecamatan Gebang melaksanakan Pendistribusian SPPT PBB pada hari Rabu (12/02/2020) di balai Desa Winong Lor. Tim kecamatan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Winong Lor.

Tim menyampaikan supaya SPT PBB yang sudah diterima segera dilakukan pendistribusian ke Warga Desa supaya warga desa bisa segera membayar Pajak PBB. Dan diharapkan tidak terjadi tunggakan Pajak PBB sampai batas maksimal waktu yang ditentukan.

Hal ini diharapkan bisa segera terwujud atas kerja sama antar Perangkat Desa dan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBBnya